JCS - Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer sebaiknya disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran pemerintah untuk membayar influencer selama ini belum transparan. Pasalnya, influencer yang dibayar pemerintah tidak semua disertai keterangan jelas.
"Belum (transparan) juga, ketika influencer sosialisasi program pemerintah tidak semua disertai keterangan bahwa si influencer dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Bhima kepada wartawan, Sabtu (13/2/2021).
Tak transparannya penggunaan anggaran untuk influencer ini menimbulkan kecurigaan baru. Bisa saja anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk influencer lebih dari Rp90 miliar seperti yang diberitakan.
"Bisa jadi (lebih dari Rp90 Miliar) yang dimasukan ke dalam program lainnya," ucapnya.
Oleh karena itu, Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab, secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.
Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.
“Misalnya ada influencer dorong program vaksinasi, ya harus di sebutkan dari mana anggarannya, kementerian apa," sentil Bhina.
"Selama transparansi nya tidak bisa dipertanggungjawabkan maka anggaran influencer bisa direlokasikan ke pos lain. Pemerintah kan sedang butuh dana untuk belanja kesehatan dan stimulus ekonomi,” tambahnya.
Jadi ada baiknya pemerintah menghapus dana khusus untuk influencer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, selain menimbulkan konotasi buruk karena berubah menjadi buzzer, hal tersebut juga tidak transparan dianggarkan. (Tas)